Otoritas perlindungan data Jepang memulai penyelidikan resmi terhadap X (sebelumnya Twitter) terkait layanan Grok. Komisi Perlindungan Informasi Pribadi (PPC) mengambil langkah ini menyusul laporan bahwa fitur generasi gambar AI tersebut digunakan untuk membuat konten visual tak pantas, termasuk deepfake seksual figur publik Jepang. Penyelidikan ini berfokus pada apakah X telah mengambil langkah-langkah pencegahan yang memadai terhadap penyalahgunaan teknologi Generative AI mereka serta transparansi dalam manajemen data pengguna. Sebagai regulator dengan standar privasi yang ketat, intervensi PPC menandakan bahwa etika AI kini menjadi prioritas keamanan digital nasional, menuntut pertanggungjawaban penuh dari platform asing yang beroperasi di yurisdiksi mereka.
Masalah utama dalam kasus ini adalah dugaan kegagalan mekanisme safety guardrails pada Grok, yang memungkinkan pengguna memanipulasi algoritma untuk menghasilkan materi eksplisit tanpa persetujuan subjek. Pendekatan "bebas sensor" yang sering digembar-gemborkan Musk kini berbenturan langsung dengan hukum perlindungan privasi Jepang. PPC menuntut X untuk segera menyerahkan laporan rinci mengenai metode pengumpulan data pelatihan dan protokol mitigasi risiko konten. Jika terbukti melanggar Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi, otoritas berwenang dapat mengeluarkan rekomendasi perbaikan yang mengikat secara hukum atau perintah administratif untuk menghentikan praktik data berbahaya yang merugikan masyarakat.
Investigasi ini menambah daftar panjang tekanan regulasi global yang dihadapi Elon Musk, menyusul sorotan serupa dari Uni Eropa terkait Digital Services Act (DSA). Mengingat Jepang merupakan pasar terbesar kedua bagi X di luar Amerika Serikat, langkah ini memiliki implikasi strategis yang besar. Penyelidikan ini tidak hanya menguji kepatuhan X terhadap hukum lokal, tetapi juga menjadi preseden penting bagaimana negara-negara Asia akan mengatur tanggung jawab platform AI. Hasil dari proses ini dapat memaksa X untuk mendesain ulang filter keamanan Grok secara global atau menghadapi risiko sanksi operasional yang signifikan, menandakan berakhirnya era pengembangan fitur AI tanpa pengawasan ketat pemerintah.